Dugaan Cawe-Cawe Orang Dekat Sepupu Presiden Mitra Vinda Silitonga di Kementerian hingga Dapur MBG

Jakarta, merdekatimes.id, — Sejumlah dugaan terkait aktivitas seseorang berinisial Yanuar, yang disebut memiliki kedekatan dengan Sepupu Presiden Mitra Vinda Silitonga, mencuat dari keterangan salah satu pihak yang mengaku menjadi korban. Sumber tersebut meminta identitasnya dirahasiakan karena alasan keamanan.

Menurut sumber, Yanuar diduga melakukan pendekatan dan menawarkan sejumlah proyek maupun posisi di lingkungan pemerintahan. Salah satu yang disebut adalah proyek pengadaan Interactive Flat Panel (IFP) atau layar interaktif di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

“Yang bersangkutan pernah meminta proyek pengadaan IFP di Kemendikdasmen,” ujar sumber tersebut.

Selain itu, sumber mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan Yayasan Mitra Lintas Sejahtera, yang disebut memiliki struktur kepengurusan dengan Mitra Vinda Silitonga sebagai Ketua Pembina dan Yanuar sebagai Ketua Yayasan, dalam pengelolaan sejumlah dapur SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sumber menyebut yayasan tersebut diduga mengelola lebih dari 10 titik dapur SPPG yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Sumber juga menduga terdapat permintaan setoran sekitar Rp500–Rp750 per porsi dari setiap dapur.

“Informasi yang saya terima, ada setoran per porsi dari dapur-dapur tersebut. Ini perlu diperiksa dan diverifikasi oleh BGN maupun aparat terkait,” kata sumber.

Dugaan lain yang disampaikan adalah adanya tawaran kepada seorang purnawirawan perwira tinggi Polri untuk menduduki jabatan di salah satu kementerian. Dalam dugaan tersebut, Yanuar disebut meminta dana sebesar 15.000 dolar Singapura. Sumber mengklaim dana tersebut telah diserahkan, namun posisi yang dijanjikan hingga kini tidak terealisasi.

Tidak hanya itu, sumber juga menyebut adanya dugaan permintaan 15.000 dolar AS kepada seorang pengusaha dengan iming-iming proyek di salah satu kementerian. Namun, menurut sumber, proyek yang dijanjikan tersebut juga tidak terealisasi.

Perlu Verifikasi dan Penelusuran

Atas munculnya berbagai informasi tersebut, sumber meminta agar pihak berwenang melakukan penelusuran secara objektif, termasuk memeriksa aliran dana, hubungan kelembagaan yayasan dengan pengelola SPPG, serta dugaan komunikasi dan transaksi terkait proyek maupun jabatan di kementerian.

“Kalau memang tidak benar, silakan dibuktikan. Tetapi kalau ada transaksi dan bukti, tentu harus ditelusuri secara hukum,” ujarnya. Kamis