Ketua KMHDI Maluku Minta Polemik Proyek Way Kaka Dikawal dengan Data, Bukan Spekulasi

Merdekatimes.id, Maluku – Ketua Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Provinsi Maluku, turut menyoroti wacana evaluasi terhadap pejabat maupun satuan kerja yang barkaitan dengan proyek Way Kaka. Ia menegaskan bahwa evaluasi tidak semestinya dilakukan hanya berdasarkan tekanan atau opini publik, melainkan harus berdasarkan hasil pemeriksaan yang objektif.

Menurut Hitinesi, pemeriksaan perlu dilakukan untuk memastikan apakah proses pengawasan, pelaksanaan kontrak, hingga administrasi proyek telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Evaluasi terhadapa pejabat merupakan kewenangan pemerintah. Namun apabila terdapat bukti bahwa pengawasan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, tentu harus ada pertangungjawaban. Tetapi jangan sampai ada pejabat yang diminta di copot hanya karena tudingan yang belum terbukti", katanya Kamis (13 Agustus 2026).

Ia menegaskan bahwa KMHDI Maluku tidak mengambil posisi untuk membela maupun menyalahkab pihak tertentu dalam polemik tersebut. Sikap organisasi, kata Hitinesi, adalah mendorong agar setiap proses pembangunan di Maluku dilaksanakan secara transparan, memenuhi standar kualitas, serta benar benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami tidak berada pada posisi membela siapapun. Yang kami bela adalah kepentingan masyarakat. Anggaran negara harus digunakan secara bertanggungjawab dan seluruh proyek pemerintah wajib dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi teknis maupum administratif", tuturnya

Selain itu, Hitinesi mendorong kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku untuk memastikan mekanisme pengawasan terhadap proyek tersebut berjalan secara optimal. Jika diperluka, pemeriksaan langsung ke lokasi dapat dilakukan untuk membandingkan dokumen kontrak dengan kondisi pekerjaan yang sebenarnya di lapangan.

"Jika masih terdapat keraguan, langkah yang paling tepat adalah melakukan pengawalan bersama. Dokumen harus diperiksa, lapangan harus didaatangi, pekerjaan harus diukur, dan material yang di gunakan juga perlu diperiksa. Dengan cara tersebut, masyarakat dapat memperoleh jawaban yang jelas dan tidak hanya menerima klaim dari satu pihak", ujarnya.

Menurut Hitinesi, pembangunan di Maluku harus menjadi momentum untuk memperkuat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kritik masyarakat, kata dia tetap diperlukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan, tetapi kritik harus disertai data dan fakta agar dapat mendorong perbaikan, bukan sekedar memperpanjang polemik.

"Prinsipnya sederhana. Apabila memang benar, maka harus disampaikan bahwa itu benar. Jika terdapat kesalahan, maka harus diperbaiki dan ditindak sesuai atauran. Tidak boleh ada pihak yang kebal terhadap tindakan apapun. Tetapi jangan pula seseorang atau pihak tertentu di nyatakan bersalah sebelum proses verifikasi dilakukan". Pungkas Ketua KMHDI Provinsi Maluku. Hitinesi Nahatue