Ketika Desil Menjadi Tembok bagi Bansos dan Beasiswa

Jakarta, Merdekatimes.id — Pemerintah perlu mengevaluasi kembali penggunaan data desil dalam penyaluran bantuan sosial dan akses bantuan pendidikan. Desil pada dasarnya merupakan instrumen untuk memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, persoalannya muncul ketika angka dalam data diperlakukan seolah-olah selalu menggambarkan kondisi riil sebuah keluarga.

Direktur Eksekutif Indonesia Public Policy, Aldi Pradana, menilai persoalan utama bukan terletak pada konsep desil, melainkan pada akurasi, pemutakhiran, dan fleksibilitas penggunaannya. Data sosial ekonomi masyarakat sangat dinamis. Penghasilan dapat berubah, seseorang bisa kehilangan pekerjaan, usaha keluarga dapat berhenti, sementara jumlah anggota keluarga dan kebutuhan pendidikan terus meningkat.

“Jangan sampai desil yang seharusnya menjadi alat untuk memastikan bantuan tepat sasaran justru berubah menjadi tembok administratif bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Aldi.

Persoalan ini menjadi semakin sensitif ketika dikaitkan dengan pendidikan. Seorang anak bisa berasal dari keluarga yang secara faktual kesulitan membayar biaya sekolah atau kuliah, tetapi tidak memperoleh bantuan karena posisi desil keluarganya dianggap tidak memenuhi kriteria. Dalam kondisi seperti ini, angka dalam sistem berpotensi mengalahkan realitas kehidupan masyarakat.

Menurut Aldi, pemerintah perlu memastikan bahwa desil tidak digunakan secara tunggal dalam menentukan penerima bansos maupun bantuan pendidikan. Harus tersedia mekanisme verifikasi lapangan, pembaruan data secara berkala, serta kanal pengaduan yang benar-benar efektif bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak tercermin dalam data.

“Data harus membantu negara melihat masyarakat, bukan membuat negara hanya melihat angka. Kalau data mengatakan keluarga mampu tetapi kenyataannya mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan pendidikan anak, maka negara harus punya mekanisme untuk mengoreksi data tersebut,” katanya.

Kritik terhadap sistem desil bukan berarti menolak pentingnya data terpadu. Justru sebaliknya, pemerintah membutuhkan data yang semakin akurat agar anggaran negara tidak salah sasaran. Tetapi ketepatan sasaran tidak cukup hanya dengan membangun klasifikasi. Yang lebih penting adalah memastikan klasifikasi tersebut mampu mengikuti perubahan kondisi masyarakat.

Pemerintah juga perlu berhati-hati agar kebijakan berbasis desil tidak menciptakan persoalan baru berupa eksklusi sosial. Anak dari keluarga rentan jangan sampai kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keluarganya berada satu tingkat di atas batas administratif penerima bantuan.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan bansos dan beasiswa tidak seharusnya diukur dari seberapa rapi pemerintah membagi masyarakat ke dalam sepuluh kelompok desil, tetapi dari seberapa sedikit masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan justru terlewatkan.

Desil boleh menjadi instrumen. Tetapi jangan sampai desil menjadi hakim. Negara tetap harus melihat manusia dan kondisi nyata di balik setiap angka.