Reshuffle Jangan Tebang Pilih, Aldi Pradana IPP: Menteri Berkinerja Buruk Harus Berani Diganti

Jakarta, Merdekatimes.id — Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan seharusnya tidak berhenti sebagai pergantian seorang pejabat. Keputusan Presiden Prabowo Subianto ini semestinya menjadi alarm bahwa seluruh anggota kabinet harus siap diuji berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan kedekatan politik maupun posisi strategisnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Public Policy (IPP), Aldi Pradana, menilai reshuffle akan kehilangan substansinya jika hanya digunakan untuk mengganti figur tertentu, sementara kementerian lain yang menghadapi persoalan implementasi dan capaian program tetap dibiarkan berjalan tanpa evaluasi yang serius.

“Kalau ukuran pergantian adalah kinerja, maka semua menteri harus diperlakukan dengan standar yang sama. Tidak boleh ada menteri yang merasa kebal evaluasi hanya karena memiliki posisi politik atau dianggap penting bagi pemerintah,” ujar Aldi.

Menurutnya, Presiden perlu membuka evaluasi kabinet secara lebih objektif. Kementerian yang mengelola anggaran besar, menjalankan program prioritas nasional, tetapi belum mampu menunjukkan hasil yang sebanding harus mendapatkan perhatian khusus.

Aldi menilai sektor pangan, pendidikan, perlindungan sosial, perumahan, ketenagakerjaan, hingga program pembangunan ekonomi merupakan area yang tidak boleh hanya dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang terserap atau banyaknya program yang diluncurkan.

“Rakyat tidak makan laporan penyerapan anggaran. Rakyat merasakan harga pangan, mendapatkan atau tidak mendapatkan pekerjaan, memperoleh atau tidak memperoleh layanan pendidikan dan bantuan sosial, serta merasakan langsung kualitas pelayanan pemerintah. Di situlah kinerja menteri seharusnya diuji,” tegasnya.

Ia menambahkan, kementerian yang berulang kali menghadapi persoalan di lapangan tetapi tidak menunjukkan perbaikan berarti semestinya masuk daftar evaluasi Presiden. Evaluasi tersebut tidak otomatis berarti pergantian, tetapi jika rapornya memang buruk dan tidak ada perbaikan, pergantian pejabat menjadi konsekuensi yang wajar.

“Jangan sampai reshuffle hanya tajam kepada satu orang tetapi tumpul kepada yang lain. Kalau ada kementerian yang targetnya tidak tercapai, tata kelolanya bermasalah, programnya menimbulkan keresahan, atau manfaatnya tidak terasa secara optimal, Presiden harus berani memberikan rapor merah,” katanya.

Aldi juga mengingatkan bahwa pergantian Menteri Keuangan memiliki konsekuensi besar karena menyangkut pengelolaan APBN dan kepercayaan terhadap arah ekonomi nasional. Menteri baru harus segera memberikan kepastian bahwa perubahan kepemimpinan tidak mengganggu stabilitas fiskal dan justru menghasilkan perbaikan.

“Pergantian pejabat bukan tujuan akhir. Yang ditunggu masyarakat adalah perubahan hasil. Kalau setelah menteri berganti persoalan tetap sama, berarti yang berubah hanya orangnya, bukan kualitas pemerintahannya,” ujarnya.

Karena itu, Aldi mendorong Presiden Prabowo tidak menjadikan reshuffle sebagai sekadar hak prerogatif politik, tetapi sebagai mekanisme koreksi pemerintahan.

Menurutnya, kabinet harus memiliki ukuran kinerja yang jelas: target tercapai, anggaran efektif, program tepat sasaran, persoalan cepat diselesaikan, dan dampaknya dapat dirasakan masyarakat.

“Presiden tidak perlu takut mengganti menteri yang memang tidak mampu bekerja. Yang harus dipertahankan adalah orang yang berprestasi, bukan orang yang sekadar memiliki posisi kuat. Pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang berani memberikan penghargaan kepada yang berhasil dan konsekuensi kepada yang gagal,” pungkas Aldi Pradana.