Kasus Keracunan MBG Berulang, Sudariono Tak Boleh Berlindung di Balik Evaluasi

Jakarta, Merdekatimes.id — Berulangnya kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi alarm keras bagi pemerintah. Program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru tidak boleh menyisakan persoalan keamanan pangan yang berulang, terlebih ketika kelompok yang terdampak adalah anak-anak.

Direktur Eksekutif Indonesia Public Policy, Aldi Pradana, menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi secara lebih serius terhadap tata kelola MBG. Menurutnya, publik berhak mempertanyakan mengapa persoalan serupa masih muncul ketika program ini telah berjalan cukup lama dan pemerintah telah memiliki pengalaman menghadapi berbagai persoalan di lapangan.

“Kalau kasus terus berulang, berarti ada sesuatu yang belum selesai dalam sistem pengawasan. Pemerintah tidak boleh hanya sibuk menghitung berapa banyak dapur yang beroperasi dan berapa banyak porsi yang dibagikan. Keselamatan penerima manfaat harus menjadi indikator utama keberhasilan MBG,” kata Aldi.

Sorotan juga perlu diarahkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudariono, yang telah dipercaya memimpin lembaga strategis tersebut. Kepercayaan politik dan administratif yang diberikan kepada seorang pimpinan tentu harus diikuti dengan tanggung jawab yang jauh lebih besar.

Menurut Aldi, Sudariono tidak cukup hanya memberikan pernyataan bahwa setiap kejadian akan dievaluasi. Publik membutuhkan langkah konkret: siapa yang bertanggung jawab, di mana letak kegagalan sistem, bagaimana standar keamanan pangan diperbaiki, serta apa jaminan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

“Pak Sudariono sudah dipercaya memimpin BGN. Maka ukurannya bukan lagi sekadar mampu menjalankan program, tetapi mampu memastikan program itu berjalan dengan aman dan berkualitas. Kalau masalah yang sama berulang, wajar apabila publik mempertanyakan efektivitas kepemimpinannya,” tegasnya.

Aldi menilai kritik terhadap MBG tidak boleh dianggap sebagai upaya melemahkan program pemerintah. Sebaliknya, kritik diperlukan agar program strategis Presiden Prabowo tersebut tidak kehilangan substansi akibat lemahnya implementasi di lapangan.

“Jangan sampai ambisi mengejar target jutaan penerima justru mengorbankan kualitas. MBG bukan perlombaan mengejar angka distribusi. Ini menyangkut kesehatan dan masa depan anak-anak Indonesia,” ujarnya.

Ia mendorong BGN melakukan audit menyeluruh terhadap standar dapur, rantai pasok bahan pangan, kualitas bahan baku, proses memasak, waktu distribusi, hingga mekanisme pengawasan dan respons ketika muncul dugaan keracunan.

“Kalau ingin MBG menjadi warisan kebijakan yang kuat, pemerintah harus berani membenahi titik lemahnya sekarang. Sudariono memiliki mandat dan kepercayaan. Karena itu, publik juga berhak menuntut kepemimpinan yang lebih tegas, transparan dan bertanggung jawab,” pungkas Aldi.