GIBRAN DAN BUDI ARIE KRITIK MBG, IPR: KOALISI PRABOWO-JOKOWI MULAI DI PERSIMPANGAN JALAN

Jakarta, Merdekatimes.id — Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Budi Arie Setiadi yang mengkritik atau menyoroti secara negatif pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dilihat bukan hanya sebagai perbedaan pandangan teknis, tetapi juga dalam konteks politik pemerintahan Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, MBG merupakan salah satu program prioritas utama Presiden Prabowo. Karena itu, sebagai bagian dari pemerintahan sekaligus representasi politik dari kekuatan Jokowi, Gibran dan Budi Arie semestinya lebih mengedepankan dukungan terhadap program tersebut, sembari memberikan kritik yang konstruktif untuk memperbaiki pelaksanaannya.

“Kalau ada persoalan dalam pelaksanaan MBG, tentu kritik dan evaluasi diperlukan. Tetapi karena MBG merupakan program prioritas Presiden, mestinya kritik itu diarahkan untuk memperbaiki program, bukan justru memberi kesan mendiskreditkan atau melemahkan program pemerintah,” ujar Iwan.

Menurut Iwan, posisi Gibran berbeda dengan tokoh politik di luar pemerintahan. Gibran adalah Wakil Presiden, sehingga setiap pernyataan mengenai program strategis pemerintah akan memiliki konsekuensi politik yang lebih besar.

“Gibran bukan sekadar kader atau tokoh politik biasa. Dia adalah Wakil Presiden. Karena itu, ketika memberikan kritik terhadap program prioritas Presiden, publik tentu akan membacanya dalam konteks hubungan Prabowo-Jokowi dan soliditas pemerintahan,” katanya.

Hal yang sama, menurut Iwan, berlaku terhadap Budi Arie yang selama ini dikenal sebagai bagian dari lingkar politik Jokowi.

“Budi Arie tentu punya hak menyampaikan kritik. Tetapi karena dia juga merepresentasikan kekuatan politik Jokowi, pernyataan tersebut mudah dibaca sebagai sinyal bahwa ada sebagian kekuatan politik Jokowi yang mulai mengambil posisi berbeda terhadap pemerintahan Prabowo,” jelas Iwan.

Sinyal Politik yang Tidak Bisa Diabaikan

Iwan melihat rangkaian pernyataan tersebut sebagai perkembangan politik yang patut dicermati. Apalagi, hubungan Prabowo dan Jokowi selama ini menjadi salah satu fondasi penting stabilitas politik pemerintahan.

“Ini belum berarti koalisi Prabowo-Jokowi sudah pecah. Tetapi sinyalnya mulai terlihat. Ada kemungkinan kekuatan politik Jokowi mulai mempersiapkan ruang politik yang lebih mandiri dan tidak selalu identik dengan agenda politik Prabowo,” ungkapnya.

Menurutnya, jika pola tersebut semakin sering muncul, maka hubungan politik Prabowo dan Jokowi akan memasuki fase yang lebih kompleks.

“Koalisi politik itu bukan hanya soal siapa duduk di pemerintahan, tetapi juga soal kesamaan arah politik. Kalau semakin banyak isu strategis pemerintah yang justru dikritik oleh representasi politik Jokowi, tentu publik akan bertanya: apakah mereka masih berada dalam satu kapal politik atau mulai menyiapkan kapal masing-masing?” ujar Iwan.

MBG Jangan Dijadikan Arena Konflik Politik

Iwan menegaskan, Program MBG seharusnya tidak menjadi arena pertarungan politik antara kelompok Prabowo dan kelompok Jokowi.

“Kalau ada kelemahan dalam MBG, perbaiki. Kalau ada masalah SOP, perketat. Kalau ada pelaksana yang lalai, berikan sanksi. Tetapi jangan sampai program strategis untuk masyarakat justru menjadi korban tarik-menarik kepentingan politik,” tegasnya.

Menurut Iwan, Presiden Prabowo juga perlu memastikan bahwa kritik terhadap MBG dijawab dengan evaluasi dan perbaikan nyata, sehingga tidak memberi ruang bagi munculnya persepsi bahwa program tersebut gagal atau tidak memiliki dukungan internal pemerintahan.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah konsolidasi. Presiden perlu memastikan seluruh jajaran pemerintah memiliki komitmen yang sama terhadap program prioritas. Kritik boleh, tetapi orientasinya harus memperbaiki, bukan melemahkan,” katanya.

Pada akhirnya, Iwan melihat dinamika ini sebagai ujian bagi keberlanjutan hubungan politik Prabowo-Jokowi.

“Prabowo dan Jokowi mungkin masih berada dalam satu konfigurasi politik pemerintahan. Tetapi dinamika politik menunjukkan bahwa kepentingan masing-masing kekuatan politik bisa semakin berkembang. Karena itu, koalisi Prabowo-Jokowi saat ini dapat dikatakan mulai berada di persimpangan jalan: apakah tetap solid dalam satu arah politik, atau perlahan bergerak menjadi dua kekuatan yang memiliki agenda berbeda,” pungkas Iwan Setiawan.