Istana 2029 Mulai Diincar, Rapor Kinerja Harus Dibuka

Jakarta, merdekatimes.id — Pemilu 2029 memang masih jauh, tetapi aroma perebutan tiket menuju Istana mulai terasa. Nama Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Dedi Mulyadi, Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo mulai kembali menghiasi percakapan politik nasional.

Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Public Policy (IPP) sekaligus pengamat kebijakan publik Aldi Pradana mengingatkan agar politik nasional tidak terlalu dini terjebak dalam perlombaan menuju 2029.

Menurutnya, rakyat saat ini tidak membutuhkan elite yang sibuk menghitung peluang kekuasaan, melainkan pemimpin yang fokus menyelesaikan pekerjaan.

“Jangan sampai politik 2029 dimulai terlalu cepat, sementara persoalan rakyat hari ini belum selesai. Tiket politik bukan penghargaan atas popularitas, tetapi seharusnya menjadi konsekuensi dari rekam jejak dan kinerja,” ujar Aldi.

Aldi menilai Presiden Prabowo berada dalam posisi paling strategis untuk membuktikan apakah dirinya layak mendapatkan mandat kedua. Sebagai petahana, Prabowo memiliki seluruh instrumen pemerintahan untuk menunjukkan hasil.

“Prabowo tidak perlu terburu-buru berbicara tentang 2029. Biarkan kinerja pemerintahannya yang berbicara. Kalau ekonomi membaik, lapangan kerja bertambah, kesejahteraan meningkat dan program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat, maka publik sendiri yang akan memberikan penilaian,” katanya.

Menurut Aldi, justru menjadi problem apabila kekuasaan mulai sibuk memikirkan regenerasi dan kontestasi ketika pekerjaan pemerintahan belum tuntas.

“Petahana memiliki keuntungan sekaligus beban. Keuntungannya punya panggung untuk bekerja, bebannya adalah seluruh kinerja pemerintah akan menjadi rapor politik pada 2029,” ujarnya.

Sementara Gibran menghadapi tantangan yang berbeda. Kekuatan jejaring politik dan basis yang selama ini diasosiasikan dengan Solo memang dapat menjadi modal, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya sumber legitimasi.

“Gibran harus membuktikan dirinya melalui prestasi sebagai wakil presiden. Kalau 2029 hanya dibangun dari jaringan politik dan nama keluarga, itu tidak cukup. Publik membutuhkan bukti kapasitas,” kata Aldi Jumat (11/09/26).

Hal serupa berlaku bagi AHY. Putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu memiliki kendaraan politik, pengalaman pemerintahan dan jaringan nasional. Sinyal politik yang muncul dalam momentum ulang tahun Demokrat semakin membuka ruang spekulasi tentang masa depannya pada 2029.

Tetapi Aldi mengingatkan, nama besar keluarga hanya modal awal.

“AHY memiliki kesempatan besar untuk membangun identitas politiknya sendiri. Jangan sampai publik melihatnya hanya sebagai pewaris trah politik. Ia harus membuktikan bahwa dirinya memiliki kapasitas dan gagasan untuk memimpin Indonesia,” katanya.

Dedi Mulyadi juga dinilai menjadi figur yang patut diperhitungkan. Elektabilitas dan popularitasnya memberikan modal awal yang kuat. Namun, Aldi mengingatkan bahwa politik tidak berhenti pada angka survei.

“Survei adalah foto sesaat, bukan surat mandat. KDM harus membuktikan bahwa popularitasnya di Jawa Barat berbanding lurus dengan keberhasilan kebijakan dan kemampuan mengelola pemerintahan,” ujarnya.

Di sisi lain, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo masih memiliki pengalaman sebagai mantan kandidat presiden. Keduanya memiliki basis politik dan pengalaman pemerintahan yang menjadi modal menuju 2029.

Namun, menurut Aldi, keduanya harus menawarkan sesuatu yang lebih dari sekadar nostalgia politik 2024.

“Kalau Anies dan Ganjar ingin kembali bertarung, mereka harus membawa gagasan baru. Politik tidak boleh hanya mengulang pertandingan lama dengan pemain yang sama,” katanya.

Aldi juga mengingatkan agar publik tidak terlalu cepat mengunci bursa 2029 hanya pada nama-nama yang saat ini populer.

“Empat tahun dalam politik itu sangat panjang. Bisa muncul kepala daerah baru, menteri baru, tokoh profesional atau figur yang hari ini bahkan belum dianggap sebagai kandidat,” ujarnya.

Menurut dia, tantangan terbesar demokrasi Indonesia bukan kekurangan calon pemimpin, melainkan kecenderungan menjadikan elektabilitas sebagai ukuran tunggal.

“Elektabilitas penting, tetapi tidak cukup. Indonesia membutuhkan presiden yang memiliki kapasitas, integritas, kemampuan mengambil keputusan dan rekam jejak kebijakan yang bisa diuji,” kata Aldi.

Ia pun mendorong agar seluruh kandidat potensial menggunakan tiga tahun ke depan untuk bekerja dan membangun prestasi, bukan sekadar membangun koalisi.

“Prabowo buktikan keberhasilan pemerintahannya. Gibran buktikan kapasitasnya. AHY buktikan identitas politiknya. KDM buktikan keberhasilan pemerintahannya. Anies dan Ganjar buktikan bahwa mereka memiliki gagasan baru. Setelah itu, rakyat yang menilai,” ujarnya.

Aldi menegaskan, politik 2029 seharusnya bukan kompetisi siapa yang paling cepat mendapatkan tiket, melainkan siapa yang paling layak mendapatkan kepercayaan rakyat.

“Jangan berburu Istana sebelum menuntaskan mandat. Kekuasaan bukan hadiah bagi mereka yang paling pandai bermanuver, tetapi amanah bagi mereka yang mampu membuktikan kinerja,” tegasnya.

Bagi Aldi, itulah cara menjaga agar kontestasi 2029 tidak kehilangan substansi.